browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pengadaan Lahan

Posted by on February 27, 2012

Pemerintah mempunyai fungsi dan tugas dengan prinsip-prinsip public purpose, public interest, dan general welfare.  Dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan terkadang mendapatkan kendala utamanya ketersediaan lahan.  Kebutuhan lahan terus meningkat, sedangkan upaya pelayanan publik dan pelaksanaan tugas lainnya harus terus dilakukan.  Dalam upaya penyediaan lahan untuk pembangunan dan fungsi yang lain, banyak kendala untuk mewujudkannya diantaranya keterbasan lahan serta terpencarnya lahan pemerintah, keterbatasan dana serta sulitnya kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dan yang membutuhkannya.  Persoalan lain ditambahkan dengan banyaknya spekulasi lahan, mekanisme pengendalian harga lahan yang belum terwujud, ketidak jelasan kepemilikan lahan akibat administrasi yang buruk akan berakibat pada proses pengadaan dan pembebasan lahan bagi kepentingan umum.

Pengertian

Pengadaan lahan merupakan proses pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu-individu oleh Negara dan individu-individu atau kelompok masyarakat lainnya.  Perolehan tanah untuk kepentingan publik yang dilakukan oleh sektor publik (Negara) dan sektor privat (swasta).

Tujuan

Pengadaan lahan bertujuan untuk pembangunan dan menyangkut pengaturan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan penguasaan tanah (landreform) sejalan dengan penatagunaan tanah.  Selain itu juga bertujuan

  • Menghindari diskriminasi dan “arbitrariness”
  • Mencegah pemerkayaan diri melalui tindakan pemerintah
  • Menjamin keadilan dalam mengalokasikan biaya bagi kebutuhan masyarakat (kepentingan umum)

Syarat

Dalam menjalankan perangkat ini terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengadakan lahan diantaranya adalah :

  • alasan substantif yang dapat diterima masyarakat atas dasar  kepentinga umum
  •  memperhatikan prinsip -prinsip keadilan yaitu kompensasi yang jujur dan adil
  •  mengikuti prosedur yang mendapat perlakuan hukum yang sama dan adil

Menurut Kitay, Michael G ; 1985 beberapa negara telah menerapkan variasi dalam pengadan lahan dengan :

  •  Compulsory power (eminent-domain) yaitu Kewenangan yang berkaitan dengan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya
  • Non-Compulsory power,  untuk pengaturannya diperlukan hukum yang mau digunakan ataupun tidak sebagai bahan pertimbangan, dan perangkat hukum tersebut harus kuat. 

Teknik Pengadaan Lahan (Land-Acquisition Techniques)

  1. Tawar-menawar sukarela dan penjualan (voluntary bargain and sale), Merupakan sistem yang ideal; transaksi dapat meminimalkan biaya administrasi; diperlukan keinginan penjual, keinginan pembeli publik dan kemampuan relatif pasar lahan dimana lahan dengan harga yang wajar dan dapat ditentukan
  2. Pengadaan oleh pemerintah tentang sewa dan pilihannya (public acquisition of leasehold interest and option), bermanfaat bagi pemerintah untuk memperoleh lahan yang diperlukan tanpa membayar harga penjualan lump-sum berlebih yang memerlukan penyisihan anggaran yang luar biasa; ketertarikan dan kegunaannya lebih bersifat jangka pendek (temporer).
  3. Pengadaan melalui barter atau pertukaran (acquisition through barter or exchange), disebabkan karena sulitnya memperoleh lahan secara sukarela oleh pemerintah yang sering digunakan untuk pembangunan dilakukan kompensasi dengan barter (pertukaran) lahan dan sering tanpa adanya proses pembayaran uang.
  4. Ventura pemerintah-swasta (public-private venture)
    • Konsolidasi/kesesuaian lahan (land readjustment)
    • Organisasi yang dapat menderma (charitable organizations)
    • Perencanaan pengembangan (development plans)
    • Proyek berkesinambungan (turnkey project)
    • Lahan sisa (excess land)
    • Land sharing

5.  Pemilihan perundangan yang memfasilitasi perolehan/pengadaan lahan (selected regulations that facilitate land acquisition) :

    • Membekukan penggunaan lahan dan nilai (freezing land use and value)
    • Pengosongan lahan (preemption)

6.  Pengadaan melalui penyitaan/pengambilalihan dan nasionalisasi (acquisition trough confiscation and nationalization) :

    • Penyitaan atau denda (confiscation or forfeiture)
    • Nasionalisasi

7.  Pengadaan melalui pemberian dan dedikasi (acquisition through gift and dedication),  hadiah/pemberian lahan oleh warga negara (private) kepada publik karena berbagai alasan, misalkan tanggung jawab untuk keadilan dari saham lahan publik.

Pencabutan Hak atas lahan (expropriation)di Indonesia

Pengertian dari pencabutan hak atas lahan menurut Undang-Undang No.20 tahun 1961, pasal 1 adalah

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari masyarakat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menterti Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.”

Sebagaimana penjelasan atas undang-undang no.20 tahun 1961, jelas bahwa kepentingan umum menonjol sekali dalam pencabutan hak ini, dan tentunya lebih dahulu  perlu diusahakan agar terdapat persetujuan dari pemilik, seperti jual beli ataupun tukar menukar dan harga yang terjadi adalah harga yang sudah terikat dan pemilik tidak dapat meminta harga yang lebih tinggi.  Karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah condong kepada plafon anggaran yang tersedia.  Pencabutan hak ini mengandung dua pengertian pokok, yaitu pemerintah memerlukan lahan atau tanah tersebut untuk kepentingan umum dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk membayar, sehingga terlihat adanya unsur “paksaan” dalam transaksi ini. 

Kepentingan Umum

Dari pasal 1 UU No.20 tahun 1961 dapat diketahui bahwa syarat utama diperkenankannya pencabutan hak atas tanah adalah untuk kepentingan umum.  Adapun mengenai sifat dari kepentingan umum tersebut dapat ditemui pada pasal 1 Inpres No.9 tahun 1973.

Suatu kegiatan dalam rangka melaksanakan Pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut :

      • kepentingan      bangsa dan negara, dan/atau
      • kepentingan      masyarakat luas, dan/atau
      • kepentingan      rakyat banyak/bersama, dan/atau
      • kepentingan      pembangunan”

Yang berhak menjadi subyek atau pemohon untuk mengajukan permintaan pencabutan hak atas tanah adalah Instansi atau Badan Pemerintah dan Usaha- usaha swasta yang rencana proyeknya harus disetujui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan yang telah ada.  Adanya lembaga pencabutan hak disusul dengan adanya ganti rugi yang layak, maka pemerintah Indonesia tidak menganut satu asas kemungkinan pensitaan tanah selain dan tidak mungkin pensitaan karena ideologi yang dianutnya dalam arti pencabutan demikian pula pembebasan tanah harus dengan suatu ganti rugi yang layak.

Prosedur rinci Pencabutan Hak Atas Lahan:

Prosedur rinci pencabutan hak atas lahan di Indonesia meliputi :

  • UU No. 20/1961 (pencabutan hak) (Gambar 1)
  • PP No. 39/1973 dan Permendagri No. 15/1975 (tatacara      naik banding)
  • Peraturan Presiden RI No 65 Tahun 2006  melengkapi  Perpres No. 36/2005, yang mencabut Keppres No. 55/1993   (pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum)

Untuk menjaga proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan dan menghormati hak-hak yang sah atas tanah, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan dan keputusan presiden diatas.  Perpres itu mengamanatkan perhatian yang lebih besar kepada pemegang hak yang sah atas tanah untuk mendapatkan keadilan atas ganti rugi, sekaligus menjaga keseimbangan antara penghormatan hak atas tanah serta kebutuhan pembangunan kepentingan umum yang jauh lebih luas manfaatnya.

empat prinsip utama yang ada dalam peraturan dan keputusan Presiden yaitu:

  1. kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan;
  2. keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum;
  3. penghormatan hak atas tanah; dan
  4. keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum.

 

Mekanisme Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Instansi Pemerintah (UU no 20/1961)

 

Mekanisme Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum oleh Swasta (UU no 20/1961)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>